Makassar - Dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, Yosef Dwi Irwan, beserta jajaran melakukan audiensi strategis dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham. Kamis (08/01/2026).
Yosef Dwi Irwan, menyampaikan terima kasih atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung kegiatan BBPOM di Makassar. “BPOM tidak bisa bekerja sendiri (single player), dukungan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota sangat penting dalam mengerakan OPD di Kota Makasar untuk bersama mengawal mutu, keamanan dan khasiat Obat dan Makanan” ujar Yosef.
“Terlebih aspek strategis Obat dan Makanan yang tidak hanya menyangkut aspek kesehatan, tetapi juga ekonomi, ketahanan nasional dan daya saing bangsa, mutlak diperlukan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah” lanjut Yosef.
Pada kesempatan tersebut Yosef juga menyampaikan apreasiasi atas komitmen Pemko Makassar dalam pencegahan Resistensi Anti Mikroba / Anti Microbial Resistance (AMR) melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Wali Kota. “SE ini merupakan langkah penting untuk mencegah dampak AMR akibat pembelian antibiotik tanpa resep dokter dan penggunaan antibiotik yang tidak sesuai baik pada manusia ataupun hewan” ungkap Yosef.
Kepala BBPOM di Makassar juga menyampaikan program unggulan BPOM, seperti: Desa / Kelurahan Pangan Aman, Intervensi Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), dan Pasar Aman Berbasis Komunitas. Program berbasis komunitas yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Keamanan Pangan sampai ke level keluarga.
Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, BBPOM di Makassar siap melakukan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM agar dapat naik kelas. Yosef menyampaikan bahwa izin edar BPOM bukan sekadar pemenuhan regulasi namun merupakan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan daya saing, kepercayaan konsumen dan omzet perusahaan. “Izin edar BPOM Mudah, Terjangkau dan Terukur, berbagai insentif kami berikan utamanya bagi UMKM, mulai pendampingan, diskon 50% tarif PNBP sampai dengan gratis biaya pengujian” jelas Yosef.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, merespon positif audiensi Kepala BBPOM di Makassar. “Sinergi yang solid antar OPD dan mitra strategis termasuk BBPOM di Makassar merupakan faktor kunci dan menjadi fondasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Kolaborasi ini sudah berjalan dengan baik dan ke depan harus terus diperkuat agar dampaknya makin dirasakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Bapak Wali Kota menegaskan bahwa seluruh UMKM, khususnya yang bergerak di sektor kuliner, wajib memiliki sertifikat laik hygiene dan sanitasi. Ini bukan sekadar persyaratan administratif, tetapi komitmen untuk melindungi kesehatan masyarakat. Sanitasi pangan dan kebersihan tempat usaha sangat berpengaruh terhadap daya saing pariwisata dan citra Kota Makassar. Standar kebersihan yang baik akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.
“Fasilitas toilet di rumah makan tidak boleh diabaikan, ini menyangkut kesehatan, estetika, dan citra kota. Terlebih di era digital, satu temuan negatif yang viral dapat berdampak besar terhadap reputasi Makassar” ujar Munafri Arifuddin.
Bapak Wali Kota Makassar berharap BBPOM di Makassar dapat berperan aktif dalam mendukung proses sertifikasi higienitas dan sanitasi, termasuk melalui pendampingan serta pengawasan yang berkelanjutan bagi para pelaku usaha. Selain itu, Beliau juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan obat secara rasional, khususnya antibiotik.
“Kebiasaan masyarakat yang mengonsumsi obat, termasuk antibiotik, tanpa indikasi medis yang jelas berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya. Kami berharap BBPOM di Makassar dapat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat di masyarakat melalui edukasi dan pengawasan yang intensif” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika, menyoroti maraknya peredaran skincare berbahaya yang kian mengkhawatirkan di tengah masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Yosef Dwi Irwan mengungkapkan fakta bahwa di wilayah kerja BBPOM Makassar, kasus pelanggaran paling dominan memang produk kosmetik, utamanya skincare dengan klaim memutihkan. "Tahun 2025 PPNS BBPOM di Makassar menanggani 7 perkara dan 6 perkara merupakan kosmetik” ungkap Yosef.
Persepsi bahwa cantik itu putih yang seringkali dimanfaatkan pelaku usaha nakal dengan menambahkan bahan berbahaya seperti Merkuri, hirokinon, asam retinoate untuk memberikan efek instan namun beresiko bagi kesehatan. “Perlu peningkatan literasi masyarakat bahwa cantik tidak harus putih, apa pun warna kulit kita yang penting sehat. Kedepannya kami siap berkolaborasi dengan TP PKK Kota Makassar untuk menjadi penyambung informasi Obat dan Makana naman kepada masyarakat” lanjut Yosef.
“Jangan ragu untuk mengandeng dan memberdayakan kami dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan Pemda Kota Makassar. Kami siap untuk mendukung program Bapak Wali Kota, utamanya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi serta daya saing pelaku usaha, khususnya UMKM” pungkas Yosef menutup audiensi.
Balai Besar POM Di Makassar
#BPOMRI
#SahabatBPOM
#HALOBPOM1500533
#SinergiBPOM
#SeputarBPOM
#KerjaSamaBPOM
#AudiensiBPOM
