Makassar - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar menerjunkan tim gabungan untuk menggelar aksi pelayanan terpadu pada ajang Jambore Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2026. Kegiatan operasional lapangan ini berlangsung selama tiga hari penuh, mulai dari Selasa hingga Kamis, 22–24 September 2026, bertempat di Lapangan Andi Salengke, Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
Langkah operasional ini merupakan respons atas permohonan resmi Bupati Bulukumba guna mendekatkan jangkauan pengawasan obat dan makanan, mempermudah akses sertifikasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMK), serta memberikan pelayanan publik yang responsif hingga ke wilayah pelosok desa. Tim BBPOM di Makassar menempuh perjalanan darat sejauh kurang lebih enam jam dari Kota Makassar menuju lokasi kegiatan di Kecamatan Kindang untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat setempat.
Pada hari kedua pelaksanaan, Rabu, 23 September 2026, Bupati Bulukumba, Muchtar Ali Yusuf, meninjau langsung booth pelayanan BBPOM di Makassar. Dalam kunjungannya, Bupati menanyakan kepastian keamanan produk pangan yang beredar di area pameran serta mekanisme pendampingan bagi UMK lokal agar mampu memproduksi pangan yang memenuhi standar kesehatan. Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen BBPOM di Makassar yang telah hadir langsung memberikan edukasi serta pengawasan hingga ke daerah pelosok Bulukumba.
Selama masa operasional pelayanan terpadu tersebut, BBPOM di Makassar berhasil mencatatkan sebanyak 54 entri transaksi layanan yang dimanfaatkan secara langsung oleh 38 orang peserta unik dari berbagai lapisan masyarakat. Rincian pelayanan terpadu yang diberikan meliputi 23 transaksi layanan Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pengawasan obat dan makanan, 12 transaksi layanan konsultasi izin edar dan pengaduan masyarakat, 10 transaksi penggalangan komitmen pemangku kepentingan lintas sektor, serta 9 transaksi layanan pengujian cepat (rapid test).
Petugas Informasi & Komunikasi BBPOM di Makassar, Aris Taoemesa, menjelaskan bahwa antusiasme masyarakat desa sangat tinggi dalam memanfaatkan layanan edukasi Cek KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) serta penggunaan aplikasi BPOM Mobile.
"Kami hadir untuk memastikan masyarakat di wilayah pelosok mendapatkan akses informasi yang sama terkait keamanan obat dan makanan. Melalui edukasi langsung dan penayangan contoh produk Tanpa Izin Edar (TIE), masyarakat menjadi lebih jeli dan mandiri dalam memilih produk yang aman untuk keluarga," ujar Aris Taoemesa.
Di area pengujian, petugas menyisir berbagai komoditas pangan olahan dan jajanan yang dijual oleh pedagang di sekitar area jambore. Sebanyak tujuh sampel produk pangan olahan, termasuk sampel kuliner lokal seperti bakso, sempol ayam, tahu walik, keripik, sosis, hingga minuman manis, diuji secara langsung di tempat (on-the-spot) menggunakan reagen test kit pengujian cepat.
Petugas Pengujian Cepat BBPOM di Makassar, Fitri, mengungkapkan hasil pengujian sampel pangan serta memberikan klarifikasi mendalam terkait pengujian sampel kosmetik di lapangan.
"Hasil pengujian rapid test terhadap seluruh sampel pangan olahan di lokasi menunjukkan 100 persen Memenuhi Syarat (MS) dan bebas dari bahan kimia berbahaya seperti Boraks, Formalin, Rhodamin B, dan Methanil Yellow. Mengenai pengujian kosmetik, kami mendapati satu sampel yang terindikasi mengandung hidrokuinon. Perlu dipahami bahwa hidrokuinon sebenarnya tidak boleh ada dalam produk kosmetik bebas, namun dapat diperbolehkan hanya sebagai obat luar berdasarkan resep dokter dan pengawasan medis langsung. Dalam kasus ini, berdasarkan konfirmasi pemiliknya, produk tersebut memang didapatkan dari dokter dan penggunanya masih berada dalam pemantauan dokter," jelas Fitri.
Selain pengujian, pendampingan perizinan serta fasilitasi penerbitan sertifikasi bagi pelaku usaha mikro menjadi fokus utama. Petugas Sertifikasi dan Pendampingan UMKM BBPOM di Makassar, Nurhidayat, memberikan bimbingan teknis secara langsung kepada produsen lokal, seperti pelaku usaha Kopi Kahayya dan olahan kunyit.
"Kendala utama pelaku UMK di desa umumnya terletak pada pemahaman dokumen teknis dan tata cara pendaftaran akun perizinan. Melalui layanan jemput bola ini, kami membimbing mereka step-by-step mulai dari pemenuhan standar sanitasi tempat produksi (CPPOB) hingga proses pengurusan pendaftaran izin edar P-IRT dan penerbitan sertifikasi produk," ungkap Nurhidayat.
Dari aspek demografi, penerima manfaat layanan terpadu ini didominasi oleh kelompok perempuan yang mencapai 89,47 persen (34 orang) dari total pengunjung, sedangkan partisipasi laki-laki sebesar 10,53 persen (4 orang). Mayoritas pengunjung berada pada kelompok usia produktif 31–40 tahun (40,62 persen) serta 20–30 tahun (25,00 persen), dengan latar belakang pekerjaan mulai dari ASN, wiraswasta, ibu rumah tangga, hingga Kader Pembangunan Manusia (KPM) desa. Petugas juga memfasilitasi penerimaan sampah obat (waste medicine) dari warga guna mencegah bahaya penyalahgunaan obat kedaluwarsa serta pencemaran lingkungan di tingkat lokal.
Balai Besar POM Di Makassar
#BPOMRI
#SahabatBPOM
#HALOBPOM1500533
#SinergiBPOM
#KerjaSamaBPOM
#HUTBPOMRI25
#SertifikatCPPOB
